A. Tujuan Instruksional Umum
   B. Tujuan Instruksional Khusus
             C. Isi Kuliah:
                      PROBLEMATIKA KONSTITUSIONAL
     1.  Kedudukan Perda dalam UUD
          Pada masa Orde Baru (32 tahun) di bawah UUD 
             1945  kedudukan  dan  peranan  Perda  memang 
             tidak  begitu  menonjol  karena    dasar  hukum 
             Perda  terletak  pada  Undang-Undang  Nomor  5 
             Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan 
             di Daerah (UU No. 5/1974) bersifat ”sentralistik”, 
             kurang  mencerminkan  otonomi  daerah  dan 
             desentralisasi yang sebenarnya. 
          Hal  ini  dapat  dilihat  dari  kedudukan  DPRD  yang 
             merupakan  bagian  dari  pemerintah  daerah  yang 
             otomatis  mempengaruhi  cara  pemilihan  kepala 
             daerah,  cara  pengawasan  peraturan  daerah,  dan 
             sebagainya. 
     Pada  era  reformasi,  dengan  penekanan  pada  otonomi  daerah 
       sebagai salah satu agenda reformasi, prinsip otonomi yang seluas-
       luasnya    (namun    tetap   bertanggung    jawab),   kedudukan 
       pemerintahan  daerah  (tugas,  fungsi,  hak,  kewajiban,  dan 
       kewenangan) diatur dengan tegas dalam UUD 1945 (baru).
     Sebagai implikasinya, kedudukan dan peranan Perda sebagai alat 
       untuk melaksanakan otonom seluas-luasnya sangat menonjol dan 
       strategis karena diberikan landasan konstitusional (vide Pasal 18 
       ayat (6) UUD 1945).
     Namun  demikian,  Perda  sebagai  salah  satu  jenis  peraturan 
       perundang-undangan, tetap saja dan harus tunduk pada UU-P3 
       dan UU-Pemda. 
     Artinya,  asas,  materi  muatan,  ketentuan  mengenai  hirarki  dan 
       jenis,  pengundangan,  penyebarluasan,  dan  penegakan  serta 
       pengujiannya,  haruslah  mengikuti  pedoman  yang  diberikan  oleh 
       kedua UU tersebut (dan peraturan pelaksanaannya). 
             2.    Pengujian Perda 
     Perda sebagai salah satu jenis  peraturan  perundang-undangan  di 
       bawah UU, merupakan objek pengujian (judicial review) MA bukan 
       objek pengujian MK. 
     Dalam Pasal 136 UU-Pemda dikatakan bahwa: 
        Perda  ditetapkan  oleh  kepala  daerah  setelah  mendapat 
          persetujuan bersama DPRD.
        Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah 
          provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
        Perda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan 
          penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang 
          lebih  tinggi  dengan  memperhatikan  ciri  khas    masing-masing 
          daerah. 
        Perda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  dilarang 
          bertentangan  dengan  kepentingan  umum  dan/atau  peraturan 
          perundang-undangan yang lebih tinggi.
        Perda  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  berlaku  setelah 
          diundangkan dalam lembaran daerah.