RENCANA DAN ANGGARAN BIAYA – RAB – PEDOMAN – BAPPENAS 
                           2011 
                           PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. 2, BN 2011/NO. ---- : 13 HLM. 
                           PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN 
                           MENTERI  NEGARA  PERENCANAAN  PEMBANGUNAN  NASIONAL/KEPALA  BADAN  PERENCANAAN 
                           PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.004/M.PPN/09/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
                           RENCANA  ANGGARAN  DAN  BIAYA  (RAB)  KEGIATAN  DI  KEMENTERIAN  NEGARA  PERENCANAAN 
                           PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
                            
                           ABSTRAK                      :    -     Dengan adanya perubahan sistem dan kebijakan di bidang penganggaran 
                                                                   perlu melakukan penyesuaian kebijakan dan peraturan tentang penyusunan 
                                                                   Rencana Anggaran dan Biaya di Kementerian PPN/Bappenas. Dalam rangka 
                                                                   merespon  permintaan  Dewan  Perwakilan  Rakyat  yang  meminta 
                                                                   Kementerian  PPN/Bappenas  melakukan  evaluasi  secara  menyeluruh 
                                                                   terhadap  program  penanggulangan kemiskinan yang disampaikan dalam 
                                                                   Rapat Kerja pada tanggal 28 September 2010, perlu dilakukan Kegiatan 
                                                                   Prakarsa Strategis: Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Klaster-1 
                                                                   dan  Klaster-2  pada  tahun  2011.  Sebagian  kegiatan  tersebut  perlu 
                                                                   dilaksanakan oleh Pihak Ketiga yang besaran dananya melebihi ketentuan 
                                                                   sebagaimana diatur dalam Lampiran Bab II huruf A angka 1 Permen PPN 
                                                                   Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana 
                                                                   Anggaran  dan  Biaya  (RAB)  Kegiatan  di  Kementerian  PPN/Bappenas 
                                                                   sebagaimana  telah  beberapa  kali  diubah  terakhir  dengan  Permen  PPN 
                                                                   Nomor 2 Tahun 2010. 
                                                             -     Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 
                                                                   25 Tahun 2004, PP Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2006, Keppres 
                                                                   Nomor 42 Tahun 2002, Perpres Nomor 82 Tahun 2007, Perpres Nomor 47 
                                                                   Tahun 2009, Permen PPN Nomor PER.001A/M.PPN/05/2006, Permen PPN 
                                                                   Nomor PER.005/M.PPN/10/2007. 
                                                             -      Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Beberapa ketentuan dalam Lampiran 
                                                                    Permen  PPN  Nomor  PER.004/M.PPN/09/2007  tentang  Pedoman 
                                                                    Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian 
                                                                    PPN/Bappenas, diubah yakni: Bab I huruf D angka 1 sampai dengan angka 3 
                                                                    mengubah  Definisi  kajian  rakarsa,  koordinasi  strategis,  dan  koordinasi 
                                                                    perencanaan; Bab II huruf A, angka 1 menambah ketentuan khusus untuk 
                                                                    Kegiatan  Prakarsa  Strategis  dan  angka  2  mengubah  ketentuan  struktur 
                                                                    keanggotaan Tim Kegiatan Kajian/Evaluasi; di antara BAB II huruf A, angka 3 
                                                                    dan 4 disisipkan 1 angka, yaitu angka 3A mengenai ketentuan pembentukan 
                                                                    Tim Kegiatan Kajian/Evaluasi; Bab III huruf A, angka 2; Bab III huruf A, angka 
                                                                    2 dan angka 3; Bab III huruf A; Bab IV huruf A, angka 2 mengubah ketentuan 
                                                                    struktur  keanggotaan  Tim  Kegiatan  Koordinasi,  Pemantauan,  dan 
                                                                    Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan; di antara Bab III huruf 
                                                                    A, angka 2 dan angka 3 disisipkan satu ketentuan, yaitu dalam angka 2A 
                                                                    mengenai ketentuan pembentukan Tim Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, 
                                                                    dan Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan; di dalam Bab III 
                                                                    huruf A, ditambah satu ketentuan, yaitu dalam angka 5A mengenai unit kerja 
                                                                    pelaksana kegiatan penyusunan data base perencanaan pembangunan; Bab 
                                                                    IV huruf A, angka 2 mengubah struktur keanggotaan Tim Kegiatan Koordinasi 
                                                                    Strategis Perencanaan Pembangunan; Bab IV huruf B angka 1 huruf a sampai 
                                                                    dengan  huruf  e  mengubah  ketentuan  Belanja  Uang  Honor  Tidak  Tetap 
                                                                    (Struktur  dan  Biaya  Personil)  pada  Pekerjaan  Swakelola  RAB  Kegiatan 
                                                                    Koordinasi Strategis Perencanaan Pembangunan; dan di antara Bab IV huruf 
                                                                    A, angka 2 dan angka 3 disisipkan satu ketentuan, yaitu dalam angka 2A 
                                                                    mengenai ketentuan pembentukan Tim Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, 
                                                                    dan Penyusunan Data Base Perencanaan Pembangunan. 
                                                              
                           CATATAN                      :    -      Permen PPN ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 April 2011, dan 
                                                                    berlaku surut sejak 2 Januari 2011.