RENCANA ANGGARAN BIAYA – RAB – KEGIATAN – BAPPENAS – PERUBAHAN  
                           2008 
                           PERMEN PPN/KEPALA BAPPENAS NO. PER.001/M.PPN/04/2008 : 5 HLM. 
                           PERATURAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 
                           NEGARA              PERENCANAAN                    PEMBANGUNAN                      NASIONAL/KEPALA                      BADAN             PERENCANAAN 
                           PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR PER.004/M.PPN/09/2007 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
                           RENCANA  ANGGARAN  DAN  BIAYA  (RAB)  KEGIATAN  DI  KEMENTERIAN  NEGARA  PERENCANAAN 
                           PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 
                            
                           ABSTRAK                    :    -      Berdasarkan  surat  Menteri  Keuangan  Nomor  S128/MK.02/2008  perihal 
                                                                  Persetujuan  Peraturan  Menteri  Negara  PPN/Kepala  Bappenas  Nomor 
                                                                  PER.004/M.PPN/09/2007,  perlu  dilakukan  penyesuaian  terhadap  Acuan 
                                                                  Biaya Personil Kegiatan Koordinasi, Pemantauan, dan Penyusunan Database 
                                                                  Perencanaan Pembangunan, dan Acuan Biaya Personil Kegiatan Koordinasi 
                                                                  Strategis.  Dalam  rangka  melaksanakan  kegiatan  background  study 
                                                                  pemberdayaan  Koperasi,  dan  Usaha  Kecil  Menengah  untuk  bahan 
                                                                  penyusunan  RPJM,  diperlukan  beberapa  tenaga  ahli  perseorangan  yang 
                                                                  bertugas  mernberi  masukan  dalam  bentuk  makalah  mendalam  untuk 
                                                                  beberapa tema. Dalam rangka menilai efektivitas Program Keluarga Harapan 
                                                                  dalam  memberikan  dampak  terhadap  kondisi  ekonomi  Rumah  Tangga 
                                                                  Sangat  Miskin  (RSTM)  serta  kondisi  pendidikan  dan  kesehatan  dari 
                                                                  kecamatan penerima program, perlu dilakukan survey lapangan oleh pihak 
                                                                  ketiga. Tenaga ahli tersebut, jumlah yang diperlukan melebihi ketentuan 
                                                                  yang diatur dalam Lampiran Bab II huruf B angka 5 Peraturan Menteri Negara 
                                                                  PPN/Kepala Bappenas Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman 
                                                                  Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian 
                                                                  Negara  PPN/Bappenas.  Besarnya  dana  kegiatan  yang  dilaksanakan  oleh 
                                                                  pihak ketiga tersebut, melebihi ketentuan yang diatur dalam Lampiran Bab 
                                                                  II huruf A angka 1 Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor 
                                                                  PER.004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran 
                                                                  dan Biaya (RAB) Kegiatan di Kementerian Negara PPN/Bappenas. 
                                                           -      Dasar Hukum Permen PPN ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 
                                                                  25 Tahun 2004, PP Nomor 20 Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2006, Keppres 
                                                                  Nomor 42 Tahun 2002, Perpres Nomor 9 Tahun 2005, Perpres Nomor 82 
                                                                  Tahun 2007, Permen PPN Nomor PER.001A/M.PPN/05/2006, Permen PPN 
                                                                  Nomor PER.005/M.PPN/10/2007. 
                                                           -      Dalam Permen PPN ini diatur tentang: Ketentuan dalam Lampiran Permen 
                                                                  PPN Nomor PER.004/M.PPN/09/2007 diubah, antara lain: Bab III Tabel 2 
                                                                  diubah; Bab IV Tabel 3 diubah; Bab II huruf B angka 5 diubah; dan Bab II huruf 
                                                                  A angka 1 diubah. 
                                                            
                           CATATAN                    :    -      Permen PPN ini berlaku pada tanggal 21 April 2008; 
                                                           -      Permen  PPN  ini  mulai  berlaku  pada  tanggal  ditetapkan,  khusus  untuk 
                                                                  perubahan Ketentuan Bab III Tabel 2 dan Bab IV Tabel 3 berlaku surut mulai 
                                                                  1 Januari 2008.