Lampiran “VII” Per Irjen Kemhan tentang Tata
                                                      Cara   Pengawasan   dan   Pemeriksaan   terhadap
                                                      Pengadaan Langsung di lingkungan Kemhan
                                                      Nomor        : 01  Tahun  2016
                                                      Tanggal      : 22  Maret  2016
                                     SURAT PERINTAH KERJA (SPK)
                          (Kop surat satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen)
                                                     SATUAN KERJA: ………………………….
                 SURAT PERINTAH KERJA (SPK)          NOMOR DAN TANGGAL SPK:
                                                     …………………………………………..
                      Halaman……dari……
                                                     NOMOR DAN TANGGAL SURAT 
                                                     UNDANGAN PENGADAAN LANGSUNG:
                                                     …………………………………
                                                     NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA 
                                                     HASIL PENGADAAN LANGSUNG:
                                                     ………………………………….
                                                     SPK ini mulai berlaku efektif terhitung
                                                     sejak tanggal diterbitkannya SP dan
                                                     penyelesaian   keseluruhan   pekerjaan
                                                     sebagaimana diatur dalam SPK ini.
             SUMBER   DANA   :   (sebagai   contoh,   cantumkan   “dibebankan   atas
             DIPA……….Tahun Anggaran……untuk mata anggaran kegiatan………………….
             WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN: ……..(……) hari kalender/bulan/tahun
                                          NILAI PEKERJAAN
             No Uraian Pekerjaan Kuantitas        Satuan          Harga         Total (Rp.)
                                                  Ukuran          Satuan 
                                                                  (Rp.)
                 Jumlah
                 PPN 10%
                 Nilai
             TERBILANG: ……………………………………………………………………………………
             INSTRUKSI KEPADA PENYEDIA: Penagihan hanya dapat dilakukan setelah
             penyelesaian pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK ini dan dibuktikan
             dengan Berita Acara Serah Terima. Jika pekerjaan tidak dapat diselesaikan
             dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian
             Penyedia maka Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada PPK
             sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari nilai SPK atau nilai bagian SPK untuk
             setiap hari keterlambatan (tentukan dasar pengenaan denda : total atau
             bagian SPK).
             Untuk dan atas nama………………..             Untuk dan atas nama 
             Pejabat Pembuat Komitmen                Penyedia……………….
              (Tanda tangan dan cap (jika salinan     (Tanda tangan dan cap (jika salinan
                 asli ini untuk penyedia maka          asli ini untuk proyek/Satuan kerja
                 rekatkan materai Rp.6000,-)).         Pejabat Pembuat Komitmen maka
                                                         rekatkan materai Rp.6000,-)).
                        (Nama Lengkap)                          (Nama Lengkap)
                           (Jabatan)                               (Jabatan)
                                                                                  Catatan …
                                                                               2
                   Catatan: 
                   1. Surat Perintah Kerja (SPK) dibuat rangkap 2 (dua) asli, SPK asli pertama
                   ditandatangani oleh Penyedia barang dibubuhi materai diperuntukkan untuk
                   PPK/KPA.
                   2.   SPK   asli   kedua   ditandatangani   oleh   PPK/KPA   dibubuhi   materai
                   diperuntukkan untuk Penyedia barang.
                                                                        INSPEKTUR   JENDERAL   KEMENTERIAN
                                               PERTAHANAN,
                                                                                ISMONO WIJAYANTO
                                                                               MARSEKAL MADYA TNI
                                                                              Paraf:
                                                                              1. Ksb TU         : ……
                                                                              2. Ses Tim        : ……
                                                                              3. Ketua Tim : ……
                                                                              4. Kabagum : ……
                                                                              5. Irada          : ……
                                                                              6. Ses            : ……