TATA CARA PELAPORAN SPJ
  A. honorarium
  1. SEMACAM KUITANSI PEMBAYARAN RESMI PEMERINTAH DAERAH (AII) 
    DITANDATANGANI OLEH KEPALA SEKOLAH , BENDAHARA DAN SALAH SATU 
    PENERIMA HONOR & BERTANGGAL;
  2. DAFTAR NOMINATIF HONORARIUM DITANDATANGANI OLEH PENERIMA, KEPALA 
    SEKOLAH, DAN BENDAHARA BOS;
  3. DI LAMPIRI SK/SURAT PENUGASAN LAINNYA YANG DIPERSAMAKAN DENGAN SK;
  4. PADA SAMPING KANAN ATAS DAFTAR NOMINATIF HONORARIUM WAJIB 
    DICANTUMKAN NOMOR DAN TANGGAL SK/SURAT PENUGASAN LAIN YANG 
    DIPERSAMAKAN DENGAN SK;
  5. SELAIN MENYEBUTKAN NILAI NOMINALNYA JUGA HARUS MENYEBUTKAN NILAI 
    TERBILANG BERDASARKAN JUMLAH NOMINAL BRUTO (SEBELUM DI POTONG 
    PAJAK)
  6. DI  LAMPIRI  DAFTAR  HADIR  UNTUK  HONORARIUM  YANG  DIBERIKAN  BUKAN 
    SEBAGAI HONORARIUM BULANAN;
  7. BUKTI SETOR PAJAK (penghitungan pajak di bahas pada PERPAJAKAN)
  8. PEMBAYARAN  HONORARIUM  DAPAT  DILAKUKAN  SETELAH  KEWAJIBAN/TUGAS 
    DAN TANGGUNGJAWAB/PEKERJAAN TELAH SELESAI DILAKSANAKAN.
  9. CONTOH DAFTAR PENERIMAAN HONOR TERLAMPIR
     B. BARANG DAN JASA
    1.  Kuitansi  semacam  A2,  yg  ditandatangani  oleh  Toko, 
        Kepala Sekolah dan Bendahara BOS
    2.  Kuitansi  pembelian  barang  bermeterai  cukup  yang 
        ditandangani  oleh  pengelola  barang  dan  Bendahara 
        BOS; kecuali kuitansi Listrik, telepon, PAM dan BBM
    3.  Kuitansi  pembelian  di  lengkapi  dg.  Tanggal,  stempel 
        toko dan nama penjual;
    4.  Foto barang Jika Barang Modal
    5.  Fotokopi Bukti setor pajak
    6.  Tanda  Bukti  Penerimaan,  jika  Barang  tersebut 
        diserahkan ke penerima (Mis. Seragam siswa miskin)
   C. PERJALANAN DINAS
    1. SEMACAM KUITANSI A2;
    2. PERINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS (PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG 
     YANG DITANDA TANGANI PPK SKPD);
    3. SURAT TUGAS;
    4. SURAT UNDANGAN (KECUALI UNTUK EKPEDISI);
    5. SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD) YANG DITANDATANGANI 
     KEPALA SKPD/ UPTD & PPK SKPD BERSTEMPEL BASAH (rangkap 4);
    6. LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS KECUALI UNTUK EKSPEDISI;
    7. DAFTAR PENGELUARAN RIIL, DALAM HAL PENGINAPAN & 
     TRANSPORTASI TIDAK TERDAPAT KUITANSI PIHAK KETIGA ATAU 
     DALAM HAL FASILITAS HOTEL/ PENGINAPAN TIDAK DIGUNAKAN;
    8. DALAM HAL FASILITAS HOTEL/ PENGINAPAN TIDAK DIGUNAKAN MAKA 
     PELAKSANA PERJALANAN MENDAPATKAN 30% DARI TARIF 
     HOTEL/PENGINAPAN MENURUT KETENTUAN YANG BERLAKU;
         Lanjutan Perjalanan Dinas
    1. DALAM HAL TEMPAT TUJUAN PERJALANAN DINAS ADALAH INSTANSI 
      PEMERINTAH MAKA KOLOM TEMPAT TUJUAN PERJALANAN DINAS (TIBA 
      DI/ BERANGKAT DARI) PADA BLANGKO SPPD HARUS DITANDATANGANI 
      PEJABAT STRUKTURAL MINIMAL ESELON IV, DILENGKAPI NAMA 
      TERANG, NIP DAN DIBUBUHI STEMPEL LEMBAGA PEMERINTAH, 
      DIKECUALIKAN UNTUK PERJALANAN DINAS KE PEMERINTAH DESA, 
      PUSKESMAS DAN SEKOLAH SERTA INSTANSI SWASTA;
    2. TEMPAT TUJUAN PADA SPPD & PERINCIAN BIAYA HARUS SESUAI 
      DENGAN SURAT PENUGASAN;
    3. UNTUK PERJALANAN DINAS MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, 
      UANG HARIAN DIBERIKAN 100% UNTUK 3 HARI PERTAMA 
      PELAKSANAAN KEGIATAN DIMAKSUD, DIHITUNG BERDASAR JADWAL 
      KEGIATAN. SEDANGKAN UNTUK HARI-HARI BERIKUTNYA DIBERIKAN 
      UANG HARIAN SEBESAR Rp 30% TIDAK TERMASUK HARI 
      KEPULANGAN.
    4. SPJ PERJALANAN DINAS HARUS DI SELESAIKAN DALAM JANGKA WAKTU 
      MAKSIMAL 5 HARI SEJAK PERJALANAN DINAS SELESAI DI LAKSANAKAN.
     D. BANTUAN TRANSPORT
  1. Semacan kuitansi A2
  2. Surat Tugas
  3. Tanda Terima/Kuitansi
  4. Daftar Hadir
  5. Laporan Hasil Kegiatan