LAPORAN CAPAIAN
               STANDAR PELAYANAN  MINIMAL
                         TAHUN 2019
                    KABUPATEN BANJARNEGARA
                           TAHUN 2020
                              i
                   KATA PENGANTAR
              Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas
           selesainya   penyusunan   Laporan   Capaian   Standar
           Pelayanan   Minimal   (SPM)   Tahun   2019   Kabupaten
           Banjarnegara. Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23
           Tahun   2014   tentang   Pemerintahan   Daerah,   bahwa
           penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk
           mempercepat   terwujudnya   kesejahteraan   masyarakat
           melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran
           serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah
           dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
           keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara
           Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi wajib bagi
           pemerintah daerah untuk selalu mengukur setiap capaian
           pelayanan   yang   telah   diberikan   kepada   masyarakat.
           Penyusunan   Laporan   Capaian   SPM   ini   menunjukkan
           bahwa Kabupaten Banjarnegara selalu berusaha untuk
           mengembangkan kapasitas daerah dalam peningkatan
           pelaksanaan   pemenuhan   pelayanan   dasar   untuk
           mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
              Laporan   Capaian   SPM   Tahun   2019   Kabupaten
           Banjarnegara ini disusun selain untuk mengukur dan
           menilai   kinerja   Perangkat   Daerah   juga   untuk
           menyempurnakan   kebijakan   penerapan   SPM   dalam
           perencanaan dan penganggaran pembangunan   daerah.
           Sesuai   Peraturan  Pemerintah  Nomor  2 Tahun  2018
           menyebutkan  bahwa  Urusan  Pemerintahan Wajib yang
           berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas 6 urusan
           dasar yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum,
                             ii
              Perumahan Rakyat, Ketenteraman, ketertiban umum, dan
              pelindungan masyarakat serta Sosial. Maka laporan ini
              juga   menyajikan   perkembangan   penerapan   dan
              pencapaian SPM yang mencakup 6 urusan wajib tersebut.
                 Dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang
              membidangi 6 urusan wajib pelayanan dasar, Kabupaten
              Banjarnegara oleh Bagian Pemerintahan dan Otonomi
              Daerah Sekretariat   Daerah   telah   mengumpulkan   data
              capaian   hasil   penerapan   SPM   tahun   2018   dengan
              memberikan analisa pada indikator-indikator yang belum
              dapat terpenuhi 100%, serta membuat kesimpulan dan
              usul saran yang berguna untuk penyusunan laporan
              pencapaian penerapan SPM di tahun 2019. Untuk itu,
              kami sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak-pihak
              yang ikut membantu dalam penyusunan laporan ini.
                 Kami menyadari bahwa penyajian laporan ini masih
              memiliki kekurangan sehingga kami berharap agar seluruh
              pihak terkait berkenan memberikan informasi serta kritik
              saran dan masukan untuk perbaikan yang pada akhirnya
              dapat   mewujudkan   tujuan   reformasi   birokrasi   yaitu
              peningkatan   kesejahteraan   masyarakat   Kabupaten
              Banjarnegara.
                                   Banjarnegara,     Maret  2020
                                    BUPATI BANJARNEGARA,
                                       BUDHI SARWONO
                                      iii
                        DAFTAR ISI
            HALAMAN JUDUL.....................................................................i
             KATA         PENGANTAR   .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . ii 
             DAFTAR         ISI   .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . iv 
            BAB I : PENDAHULUAN
              A. LATAR BELAKANG.........................................................1
              B. DASAR HUKUM..............................................................3
              C. KEBIJAKAN UMUM........................................................4
              D. ARAH KEBIJAKAN..........................................................6
            BAB II : PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM
              A. URUSAN PENDIDIKAN....................................................8
              B. URUSAN KESEHATA.......................................................15
              C. URUSAN PEKERJAAN UMUM.........................................40
              D.URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN 
               PERMUKIMAN.................................................................45
              E.URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 
               SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT..........................48
              F. URUSAN SOSIAL.............................................................58
             BAB III : PENUTUP   .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . 65     
                             iv