Filetype PDF | Posted on 03 Oct 2022 | 3 years ago
Authentication
digital resources
139x Filetype PDF File size 0.90 MB Source: yankes.kemkes.go.id
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/270/2019
TENTANG
PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN
PENATALAKSANAAN FRAKTUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus
dilakukan sesuai dengan standar pelayanan kedokteran
yang disusun dalam bentuk Pedoman Nasional Pelayanan
Kedokteran dan standar prosedur operasional;
b. bahwa untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan
kesehatan dalam menyusun standar prosedur
operasional perlu mengesahkan Pedoman Nasional
Pelayanan Kedokteran yang disusun oleh organisasi
profesi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Nasional
Pelayanan Kedokteran Penatalaksanaan Fraktur;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);
-2-
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1438/Menkes/Per/2010 tentang Standar Pelayanan
Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 464);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
Memperhatikan : Surat Pengurus Perhimpunan Dokter Spesialis Orthopaedi
dan Traumatologi Indonesia Nomor 257/SKP/V/18/ZNH
tanggal 1 Mei 2018;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN
NASIONAL PELAYANAN KEDOKTERAN
PENATALAKSANAAN FRAKTUR.
KESATU : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Nasional
Pelayanan Kedokteran Penatalaksanaan Fraktur.
KEDUA : Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Penatalakanaan
Fraktur, yang selanjutnya disebut PNPK Penatalaksanaan
-3-
Fraktur merupakan pedoman bagi dokter sebagai pembuat
keputusan klinis di fasilitas pelayanan kesehatan, institusi
pendidikan, dan kelompok profesi terkait.
KETIGA : PNPK Penatalaksanaan Fraktur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.
KEEMPAT : PNPK Penatalaksanaan Fraktur sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KETIGA harus dijadikan acuan dalam
penyusunan standar prosedur operasional di setiap fasilitas
pelayanan kesehatan.
KELIMA : Kepatuhan terhadap PNPK Penatalaksanaan Fraktur
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertujuan
memberikan pelayanan kesehatan dengan upaya terbaik.
KEENAM : Penyesuaian terhadap pelaksanaan PNPK Penatalaksanaan
Fraktur dapat dilakukan oleh dokter hanya berdasarkan
keadaan tertentu yang memaksa untuk kepentingan pasien,
dan dicatat dalam rekam medis.
KETUJUH : Menteri Kesehatan, gubernur, dan bupati/wali kota
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan PNPK Penatalaksanaan Fraktur dengan
melibatkan organisasi profesi.
KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2019
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NILA FARID MOELOEK
-4-
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/270/2019
TENTANG
PEDOMAN NASIONAL PELAYANAN
KEDOKTERAN PENATALAKSANAAN
FRAKTUR
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Fraktur adalah diskontinuitas atau kerusakan struktur jaringan
tulang, tulang rawan atau epifisis. Fraktur merupakan salah satu
masalah kesehatan baik di dunia maupun di Indonesia. WHO
mendeklarasikan tahun 2000-2010 sebagai dekade tulang dan sendi
akibat tingginya permasalahan muskuloskeletal terutama fraktur. Di
Amerika, insiden semua tipe fraktur mencapai 21 per 1000 penduduk.
Sementara di Skotlandia, pada tahun 2007-2008 insidensi fraktur pada
3
orang dewasa mencapai 13.4 per 1000 penduduk. Laki-laki memiliki
insiden yang lebih tinggi dibandingkan wanita. Kebanyakan kasus fraktur
berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, cedera olahraga, jatuh dan
penyerangan. Berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2013,
prevalensi fraktur mencapai 5,8%. Jalan raya menduduki peringkat nomor
satu sebagai tempat paling sering terjadinya cedera (42,8%). Sedangkan
penyebab cedera terbanyak secara seimbang didominasi oleh kecelakaan
sepeda motor (40,6%) dan terjatuh (40,9%). Jumlah kasus fraktur yang
ditangani di bagian Orthopaedi dan Traumatologi Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia – Rumah Sakit dr. Cipto Mangunkusumo sendiri
selama tahun 2007 mencapai 784 kasus dan 27% diantaranya
memerlukan tindakan rekonstruksi baik dengan ataupun tanpa tandur
tulang.
Kasus fraktur juga memiliki risiko yang tinggi apabila tidak
dilakukan tata laksana adekuat. Pembiayaan yang dibutuhkan untuk
penatalaksanaan fraktur tunggal bervariasi antara 60 juta hingga 200 juta
IDR. Berdasarkan hubungan dengan dunia luar, fraktur dapat dibagi
no reviews yet
Please Login to review.
